SK PENETAPAN PELAKSANA SEKOLAH PENGGERAK 2021 KEMENDIKBUD RI

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR: 6555/C/HK.00/2021
TENTANG
PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen untuk
meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik di
seluruh Indonesia, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan menciptakan inovasi-inovasi
pembelajaran melalui Program Sekolah Penggerak;
b. bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah
melakukan seleksi atas satuan pendidikan yang
memenuhi persyaratan sebagai pelaksana Program
Sekolah Penggerak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan
Menengah Tentang Penetapan Satuan Pendidikan
Pelaksana Program Sekolah Penggerak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Icmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
1177/M Tahun 2020 tentang Program Sekolah
Penggerak;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan Nomor : 2237/B.B2/KP.04.00/2021
tentang Penetapan Kepala Sekolah Pelaksana Program
Sekolah Penggerak;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK.
KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pelaksana
Program Sekolah Penggerak, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Keputusan ini
KEDUA : Menetapkan Sekolah Dasar Pelaksana Program Sekolah
Penggerak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
KETIGA : Menetapkan Sekolah Menengah Pertama Pelaksana Program
Sekolah Penggerak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan
ini.
KEEMPAT : Menetapkan Sekolah Menengah Atas Pelaksana Program
Sekolah Penggerak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Keputusan ini.
KELIMA : Menetapkan Sekolah Luar Biasa Pelaksana Program Sekolah
Penggerak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar, dan Pendidikan Menengah yang relevan.